Kemiskinan Kebumen Turun, Tapi Ketimpangan Naik: Membaca Pembangunan dengan IRT

Penelitian longitudinal 2020–2025 menunjukkan perbaikan pada kemiskinan, pembangunan manusia, dan pengangguran. Namun, kenaikan kembali rasio Gini pada 2025, keterbatasan belanja modal, serta belum meratanya akses infrastruktur menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan masih menyisakan pekerjaan rumah.

CATATAN: Baca Proses dan Hasil Penelitian Lengkapnya, Klik: Riset Kebumen Berdasar IRT 2020-2025 (2026)

KEBUMEN — Kabupaten Kebumen mencatat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 25.410 jiwa pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin turun dari 15,71 persen pada 2024 menjadi 13,58 persen pada 2025. Namun, pada saat yang sama, rasio Gini kembali meningkat dari 0,327 menjadi 0,340.

Dua perkembangan tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian Kebumen 2020–2026: Membaca Realitas Pembangunan melalui Integrated Reality Theory yang disusun oleh Tim Redaksi Kebumen Pos.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Realitas Terintegrasi atau Integrated Reality Theory (IRT) yang dikembangkan M. Shoim Haris untuk membaca pembangunan daerah sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan. Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kapasitas fiskal, dan kondisi infrastruktur tidak diperlakukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Penelitian menggunakan pendekatan longitudinal dengan rentang data 2020–2025, disertai pembaruan perkembangan yang tersedia pada 2026. Evaluasi akhir ditetapkan pada 2025 karena indikator hasil pembangunan tahunan untuk 2026 belum tersedia secara final dalam materi penelitian.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan Kebumen mengalami kemajuan pada sejumlah indikator. Akan tetapi, perbaikan angka kemiskinan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persoalan kesejahteraan dan pemerataan telah terselesaikan.

Kemiskinan turun paling tajam pada 2025

Perjalanan kemiskinan Kebumen selama 2020–2025 menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Pada awal periode, persentase penduduk miskin tercatat 17,59 persen atau 211.090 jiwa. Angka tersebut meningkat menjadi 17,83 persen atau 212.900 jiwa pada 2021, ketika dampak pandemi masih menjadi tekanan bagi perekonomian.

Setelah itu, jumlah dan persentase penduduk miskin menurun secara bertahap.

Catatan: angka mengikuti seri data yang digunakan dalam materi penelitian.

Perubahan terbesar selama periode tersebut terjadi pada 2024–2025. Jumlah penduduk miskin berkurang 25.410 jiwa, sedangkan persentasenya turun 2,13 poin persentase. Berdasarkan jumlah penduduk miskin pada 2024, penurunan jumlah tersebut setara sekitar 13,5 persen.

Hasil ini menjadi perkembangan penting dalam evaluasi pembangunan Kebumen. Meski demikian, penelitian tidak mengatribusikan seluruh penurunan tersebut secara otomatis kepada kebijakan pemerintah kabupaten.

Materi penelitian menyebut perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui P3KE, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta program PKH, BPNT, BLT Dana Desa, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai faktor yang berkaitan dengan perkembangan tersebut.

Peran program pemerintah pusat dan daerah perlu dibaca secara bersamaan. Dengan demikian, penurunan kemiskinan merupakan hasil yang perlu dievaluasi melalui berbagai faktor, bukan sekadar diklaim sebagai keberhasilan satu program atau satu tingkat pemerintahan.

Penelitian juga mencatat keterbatasan data mengenai kedalaman dan keparahan kemiskinan atau indeks P1 dan P2. Tanpa rincian tahunan yang memadai, belum dapat dipastikan apakah perbaikan terutama terjadi pada penduduk yang berada dekat garis kemiskinan atau juga menjangkau kelompok yang mengalami kemiskinan paling berat.

Pembangunan manusia meningkat, pengangguran menurun

Indikator pembangunan manusia memperlihatkan tren peningkatan sepanjang periode penelitian.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kebumen naik dari 70,32 pada 2020 menjadi 73,17 pada 2025. Dengan demikian, terjadi kenaikan 2,85 poin dalam lima tahun, atau rata-rata sekitar 0,57 poin per tahun.

Perkembangan IPM tersebut berjalan seiring dengan perbaikan sejumlah komponen pendidikan dan kesehatan yang dicantumkan dalam materi penelitian. Harapan Lama Sekolah meningkat dari sekitar 12,5 tahun menjadi 12,9 tahun, Rata-rata Lama Sekolah dari 7,3 tahun menjadi 7,8 tahun, sedangkan Umur Harapan Hidup meningkat dari 74,1 tahun menjadi 74,8 tahun.

Namun, peningkatan indikator kabupaten tidak berarti kesenjangan antarkecamatan telah hilang. Penelitian masih mencatat adanya kesenjangan akses pendidikan antara kawasan pesisir dan pegunungan.

Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun secara bertahap.

Pada 2020, TPT tercatat 6,07 persen. Angka tersebut turun menjadi 6,03 persen pada 2021, 5,92 persen pada 2022, 5,11 persen pada 2023, 5,07 persen pada 2024, dan 4,95 persen pada 2025.

Penurunan kumulatifnya mencapai 1,12 poin persentase selama lima tahun.

Meski demikian, penurunan pengangguran belum cukup untuk menggambarkan seluruh kualitas pekerjaan yang tersedia. Materi penelitian menyebut bahwa data mengenai komposisi pekerjaan formal dan informal belum tersedia secara lengkap dalam publikasi yang digunakan. Kerentanan pendapatan pekerja informal juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.

Artinya, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup dinilai dari berkurangnya jumlah penganggur. Kualitas pekerjaan, kestabilan pendapatan, dan kemampuan masyarakat memperoleh penghidupan yang layak juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Rasio Gini naik kembali: pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif

Di tengah penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, rasio Gini Kebumen menunjukkan perkembangan yang berbeda.

Materi penelitian mencatat rasio Gini sebesar 0,350 pada 2021, meningkat menjadi 0,354 pada 2022, kemudian membaik menjadi 0,333 pada 2023 dan 0,327 pada 2024. Pada 2025, angkanya kembali meningkat menjadi 0,340.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan distribusi yang tercatat hingga 2024 mengalami koreksi pada tahun berikutnya.

Temuan ini penting karena penurunan kemiskinan dan pemerataan hasil pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Jumlah penduduk miskin dapat berkurang sementara distribusi pendapatan atau pengeluaran justru mengalami perubahan yang kurang menguntungkan.

Penelitian mengajukan kemungkinan bahwa pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum yang terkonsentrasi di kawasan pesisir berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan ekonomi pertanian di wilayah pegunungan. Akan tetapi, kemungkinan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai penyebab yang telah terbukti.

Data ketimpangan perkotaan–perdesaan dan distribusi hasil pembangunan antarkawasan masih belum lengkap dalam materi penelitian. Oleh karena itu, penjelasan mengenai penyebab kenaikan rasio Gini memerlukan kehati-hatian.

Bagi evaluasi pembangunan, pesan utamanya jelas: penurunan kemiskinan perlu dibaca bersamaan dengan perkembangan ketimpangan. Kemajuan tidak hanya menyangkut berapa banyak warga yang keluar dari kemiskinan, tetapi juga bagaimana manfaat pertumbuhan ekonomi tersebar di berbagai kelompok dan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi pulih, tetapi struktur ekonomi masih menjadi tantangan

Perekonomian Kebumen mengalami tekanan berat pada awal periode penelitian. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar minus 1,46 persen.

Materi penelitian kemudian mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen pada 2024 dan 5,89 persen pada 2025 berdasarkan angka sementara yang digunakan dalam kajian.

Perubahan tersebut memperlihatkan pemulihan yang berarti dibandingkan masa kontraksi pandemi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan yang merata.

Struktur ekonomi Kebumen masih menunjukkan ketergantungan pada sejumlah sektor utama. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku 2023 yang digunakan dalam penelitian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 20,03 persen, perdagangan besar dan eceran serta reparasi sekitar 17–18 persen, dan industri pengolahan sekitar 15–16 persen.

Kontribusi sektor pertanian tersebut menurun dibandingkan sekitar 26,79 persen pada 2014. Penelitian menekankan bahwa penurunan kontribusi tidak serta-merta berarti produksi pertanian menurun, melainkan dapat mencerminkan perubahan struktur ekonomi menuju sektor lain.

Pada 2024, sektor akomodasi dan makan minum dicatat sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat, yakni di atas 9 persen secara tahunan. Perkembangan tersebut dikaitkan dalam materi penelitian dengan aktivitas pariwisata, termasuk Geopark Karangsambung–Karangbolong serta penataan kawasan Pantai Menganti, Suwuk, dan Petanahan.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari 60 persen PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih sangat ditopang konsumsi, sementara penguatan investasi dan produktivitas tetap menjadi tantangan.

Penelitian juga mencatat bahwa produktivitas pertanian masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan lahan dan ketergantungan pada irigasi tadah hujan di wilayah utara.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata perlu dibaca bersama dengan kemampuan sektor-sektor lain untuk menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta memperluas manfaat ekonomi ke wilayah yang belum menikmati pertumbuhan secara optimal.

Kapasitas fiskal meningkat, ketergantungan transfer masih tinggi

Dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kebumen menunjukkan peningkatan setelah mengalami penurunan pada 2023.

Materi penelitian mencatat PAD sebesar Rp512,3 miliar pada 2022, turun menjadi Rp463,6 miliar pada 2023, kemudian naik menjadi Rp484,29 miliar pada 2024 dan mencapai Rp547,4 miliar pada 2025.

Untuk 2026, dokumen KUA yang dirujuk dalam penelitian mencantumkan target PAD sebesar Rp592,3 miliar. Angka tersebut merupakan target perencanaan, bukan realisasi penerimaan tahun 2026.

Dalam APBD 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3,069 triliun dan belanja sebesar Rp3,026 triliun, dengan surplus Rp43,1 miliar berdasarkan materi LKPJ 2025 yang digunakan dalam kajian.

Meski PAD meningkat, penelitian menyebut kemandirian fiskal Kebumen masih di bawah 20 persen. Transfer dari pemerintah pusat, termasuk DAU, DAK, dan DBH, masih menyumbang lebih dari 70 persen APBD.

Komposisi belanja juga menjadi perhatian. Materi penelitian memperkirakan belanja operasi berada pada kisaran 68–72 persen, sedangkan belanja modal sekitar 15–18 persen.

Angka tersebut menjadi dasar bagi penelitian untuk menyoroti keterbatasan ruang percepatan infrastruktur melalui belanja modal. Namun, proporsi belanja saja tidak cukup untuk membuktikan efektivitas atau ketidakefektifan suatu program.

Penilaian atas manfaat belanja perlu memperhatikan keluaran program, hasil yang dicapai, jeda waktu dampak, serta faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan masyarakat.

Dengan kata lain, peningkatan PAD dan disiplin anggaran merupakan bagian penting dari kapasitas pemerintah daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa sumber daya fiskal menghasilkan perbaikan pelayanan, infrastruktur, dan kesejahteraan yang dapat diukur.

Infrastruktur dan keterbukaan data belum sepenuhnya merata

Penelitian juga mengidentifikasi persoalan infrastruktur yang masih perlu diperhatikan.

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dicatat berada pada kisaran 70–75 persen pada 2024, meningkat dibandingkan sekitar 65 persen pada 2020. Namun, materi penelitian masih menyoroti kerusakan jalan desa di wilayah pegunungan utara, antara lain kawasan Ayah, Buayan, dan Sempor.

Akses air minum layak diperkirakan sekitar 85 persen dan sanitasi layak sekitar 78 persen pada 2024. Keduanya masih berada di bawah target 90 persen yang disebutkan dalam materi penelitian.

Di bidang konektivitas digital, jaringan fiber optik disebut telah memasuki wilayah kecamatan, tetapi kawasan perbukitan masih memiliki titik tanpa cakupan layanan atau blank spot.

Kondisi geografis pesisir dan pegunungan membuat pemerataan akses menjadi bagian penting dalam pembacaan pembangunan Kebumen. Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan salah satu prasyarat agar masyarakat dapat mengakses pelayanan, pendidikan, aktivitas ekonomi, dan peluang pembangunan.

Pada aspek tata kelola, penelitian mencatat nilai SAKIP 2024 sebesar BB dan predikat informatif bagi PPID. Namun, belum semua dataset Satu Data Kebumen diperbarui hingga 2025.

Kesenjangan pemutakhiran data tersebut menjadi persoalan penting dalam pendekatan IRT karena evaluasi pembangunan memerlukan informasi yang konsisten, dapat ditelusuri, dan tersedia pada tingkat yang memadai.

Tanpa data yang mutakhir, pembuat kebijakan dan masyarakat akan kesulitan menilai apakah perbaikan indikator kabupaten berlangsung secara merata hingga tingkat kecamatan dan desa.

Membaca Kebumen melalui Integrated Reality Theory

IRT digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka untuk memahami hubungan antardimensi pembangunan, bukan sebagai alat untuk memberikan penilaian numerik yang tidak didukung data.

Dalam kerangka tersebut, penelitian menggunakan lima komponen utama: E, I, S, C, dan v. Secara konseptual, komponen-komponen itu dipakai untuk membaca sumber daya dan kapasitas ekonomi, kualitas institusi, hambatan atau entropi sistem, efektivitas pemerintahan, serta kapasitas manusia.

Pendekatan ini menekankan bahwa sumber daya ekonomi yang besar tidak selalu menghasilkan kesejahteraan apabila tata kelola, kapasitas institusi, dan kemampuan sistem mengatasi hambatan belum memadai.

Demikian pula, keberadaan data dan program tidak dengan sendirinya menjamin hasil. Program harus terhubung dengan pelaksanaan, kualitas layanan, perubahan kondisi masyarakat, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pembacaan kualitatif penelitian, Kebumen menunjukkan perbaikan pada dimensi hasil sosial-ekonomi, terutama penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penurunan pengangguran. Akan tetapi, hambatan struktural masih terlihat melalui ketimpangan yang kembali meningkat, keterbatasan belanja modal, kesenjangan infrastruktur, dan belum meratanya pemutakhiran data.

Penelitian tidak menghitung skor Phi IRT numerik untuk Kebumen. Alasannya, sejumlah proksi yang digunakan dalam kerangka IRT, termasuk indikator Worldwide Governance Indicators (WGI) dan Fragile States Index (FSI), tidak tersedia pada tingkat kabupaten sebagaimana diperlukan untuk perhitungan tersebut.

Karena itu, kesimpulan penelitian dibatasi pada pembacaan kualitatif. Tidak ada skor IRT numerik yang diklaim sebagai hasil pengukuran resmi untuk Kabupaten Kebumen.

Mengapa data 2026 belum menjadi evaluasi akhir?

Walaupun penelitian mencakup rentang 2020–2026, tahun evaluasi final ditetapkan pada 2025.

Materi penelitian menjelaskan bahwa indikator tahunan yang diperlukan untuk menilai hasil pembangunan 2026 belum tersedia secara final pada Oktober 2026. Informasi yang tersedia untuk 2026 mencakup pemberitaan Penghargaan Desa Mandaya Maos 2026 yang menggunakan penilaian berbasis kinerja 2025, serta dokumen perencanaan KUA-PPAS 2026 yang memuat target dan pagu.

Keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai capaian pembangunan 2026 yang telah final.

Pembedaan ini penting agar target anggaran tidak disamakan dengan realisasi, dan informasi mengenai kinerja tahun sebelumnya tidak disajikan seolah-olah merupakan hasil tahun berjalan.

Penelitian juga mengakui keterbatasan data pada tingkat kecamatan, belum tersedianya rincian tahunan P1 dan P2 secara memadai, serta belum terverifikasinya secara rinci nilai garis kemiskinan kabupaten dalam publikasi yang digunakan.

Keterbatasan tersebut menjadi bagian dari hasil kajian, bukan alasan untuk mengisi kekosongan informasi dengan perkiraan yang tidak diberi label.

Tujuh arah perbaikan berdasarkan pembacaan IRT

Berdasarkan temuan dan kerangka IRT, materi penelitian menempatkan urutan perbaikan sebagai berikut: menurunkan hambatan sistem terlebih dahulu, memperkuat institusi, meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pengembangan kapasitas manusia, lalu mengoptimalkan sumber daya ekonomi.

Urutan tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh arah rekomendasi.

Pertama, memperkuat penanggulangan kemiskinan berbasis data. Pemutakhiran data penerima manfaat dan ketepatan sasaran program perlu menjadi perhatian agar penurunan kemiskinan dapat dipertahankan dan dievaluasi secara lebih terperinci.

Kedua, memperkuat koordinasi dan integrasi data antarlembaga. Data pembangunan perlu diperbarui secara konsisten agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menggunakan dasar informasi yang dapat ditelusuri.

Ketiga, memperluas keterbukaan data hingga tingkat kecamatan dan desa. Informasi yang lebih terperinci diperlukan untuk membaca perbedaan kondisi antarkawasan dan menghindari kesimpulan yang hanya bertumpu pada angka agregat kabupaten.

Keempat, meningkatkan efektivitas belanja pembangunan. Evaluasi perlu menghubungkan anggaran dengan keluaran, hasil, dan dampak program, dengan memperhatikan jeda waktu serta faktor eksternal.

Kelima, memperkuat pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas. Jalan, air minum, sanitasi, serta akses digital menjadi bagian penting dalam mengurangi hambatan geografis dan memperluas kesempatan masyarakat.

Keenam, memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian perlu dibaca berdasarkan kontribusinya terhadap produktivitas, kesempatan kerja, dan pemerataan manfaat antarkawasan.

Ketujuh, memperkuat pengembangan kapasitas manusia. Perbaikan pendidikan, kesehatan, dan kualitas pekerjaan perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi agar kemajuan pembangunan tidak hanya terlihat dalam indikator agregat.

Rekomendasi tersebut merupakan arah perbaikan yang diturunkan dari pembacaan kualitatif IRT. Rekomendasi tidak berarti bahwa seluruh intervensi telah terbukti menghasilkan dampak tertentu, karena efektivitasnya tetap membutuhkan pengukuran dan evaluasi lebih lanjut.

Kesimpulan: kemajuan perlu diukur bersama pemerataan

Penelitian Tim Redaksi Kebumen Pos memperlihatkan bahwa periode 2020–2025 membawa perubahan penting bagi pembangunan Kebumen.

Jumlah penduduk miskin turun dari 211.090 jiwa pada 2020 menjadi 162.540 jiwa pada 2025. IPM meningkat dari 70,32 menjadi 73,17, sedangkan TPT menurun dari 6,07 persen menjadi 4,95 persen. Pertumbuhan ekonomi juga pulih dari kontraksi minus 1,46 persen pada 2020 menjadi 5,89 persen pada 2025 berdasarkan angka sementara dalam materi penelitian.

Namun, rasio Gini yang kembali meningkat menjadi 0,340 pada 2025 menunjukkan bahwa kemajuan sosial-ekonomi perlu dibaca bersama persoalan pemerataan.

Keterbatasan belanja modal, ketergantungan pada transfer pusat, kesenjangan infrastruktur, serta belum meratanya pemutakhiran data menjadi bagian dari pekerjaan rumah yang teridentifikasi dalam kajian.

Melalui pendekatan IRT, penelitian menegaskan pentingnya melihat pembangunan sebagai satu kesatuan yang menghubungkan sumber daya, institusi, pelaksanaan kebijakan, kapasitas manusia, dan hasil yang dirasakan masyarakat.

Penurunan kemiskinan merupakan perkembangan positif. Namun, untuk memahami kualitas pembangunan secara utuh, capaian tersebut perlu ditempatkan berdampingan dengan indikator ketimpangan, kualitas pekerjaan, pemerataan infrastruktur, dan kapasitas tata kelola.

Dengan demikian, evaluasi pembangunan Kebumen tidak berhenti pada pertanyaan apakah angka kemiskinan turun, tetapi juga bagaimana hasil pembangunan tersebar, hambatan apa yang masih tersisa, serta apakah data dan mekanisme evaluasi cukup kuat untuk memastikan perbaikan berlangsung secara berkelanjutan.

Tentang penelitian

Penelitian ini merupakan kajian independen Tim Redaksi Kebumen Pos dengan pendekatan longitudinal menggunakan data 2020–2025 dan pembaruan perkembangan yang tersedia pada 2026. Materi penelitian merujuk pada publikasi BPS Kabupaten Kebumen, dokumen APBD dan LKPJ, serta sumber data pemerintahan yang disebutkan dalam kajian.

Catatan metodologis: Tahun evaluasi final adalah 2025. Informasi 2026 diperlakukan sebagai pembaruan parsial, bukan hasil pembangunan tahunan yang telah final. Penelitian tidak menghitung skor Phi IRT numerik untuk Kebumen karena keterbatasan ketersediaan proksi pada tingkat kabupaten. Hubungan sebab-akibat tidak dinyatakan terbukti hanya berdasarkan perubahan indikator atau realisasi anggaran.

Kebumen Pos — Jurnalisme Data Independen

Baca informasi dan publikasi melalui Kebumen Pos. Informasi mengenai kerangka teori tersedia melalui Teori IRT.

Prinsip redaksi: tidak ada angka tanpa sumber, tidak ada kutipan fiktif, dan tidak ada kesimpulan yang melampaui bukti yang tersedia.