KEBUMEN, KebumenPos.com– Pemerintah Daerah (Pemda) Kebumen menegaskan komitmennya dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, saat menerima kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dari BPJS Kesehatan di Ruang Kerjanya, Jumat (29/08).
“Dengan status UHC Prioritas, penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dapat langsung aktif tanpa ada waktu tunggu, sehingga dapat langsung dijamin BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang biaya pengobatan,” ungkap Lilis.
Lilis menyebut, langkah konkret Pemda Kebumen dalam upaya mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Addendum Rencana Kerja (RK) Tahun 2025. Dalam RK tersebut, Pemda Kebumen mengalokasikan tambahan anggaran sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Alokasi tersebut ditujukan untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan serta memperkuat upaya mempertahankan predikat UHC Prioritas di Kabupaten Kebumen.
Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, memberikan apresiasi atas langkah nyata yang dilakukan Pemda Kebumen. Menurutnya, dukungan Pemda Kebumen selama ini sangat membantu implementasi program JKN di Kabupaten Kebumen. Menurutnya, langkah Pemda Kebumen ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya tambahan dukungan anggaran, diharapkan Kabupaten Kebumen mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan pencapaian UHC, sehingga masyarakat dapat terus merasakan manfaat program JKN tanpa hambatan.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemda Kebumen atas dukungan yang begitu kuat dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Komitmen ini merupakan wujud nyata dari kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakatnya agar tetap terlindungi jaminan kesehatan,” tutur Yessi.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, Mujiatin, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan predikat UHC Prioritas, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah minimal 98,6 persen penduduk harus sudah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat keaktifan kepesertaan minimal 80 persen. Berdasarkan data per 1 Agustus 2025, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen yang telah terdaftar sebagai peserta JKN mencapai 1.418.949 jiwa atau 98,07 persen dari total jumlah penduduk 1.446.833 jiwa. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 76,85 persen.
“Merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk dapat meningkatkan keaktifan peserta JKN di Kabupaten Kebumen sampai di angka minimal 80 persen, agar Kabupaten Kebumen dapat tetap mengimplementasikan skema UHC dengan keistimewaan ini,” ujar Mujiatin.
Lebih lanjut, Mujiatin menambahkan meskipun tingkat keaktifan peserta JKN Kebumen saat ini masih di bawah 80 persen, Pemkab Kebumen tetap dapat mengimplementasikan UHC Prioritas. Sesuai perjanjian kerja sama, Pemda masih diberikan waktu paling lambat di bulan Desember 2025 dengan catatan tingkat keaktifan tidak boleh mengalami penurunan, kecuali disebabkan pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan. Selain itu, Pemda juga harus tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama di tahun 2026.
“Dengan adanya tambahan alokasi sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah dari Pemda untuk penambahan peserta yang didaftarkan, kami berharap cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta dapat meningkat. Kami juga akan terus berupaya melalui langkah strategis agar UHC Prioritas di Kebumen dapat dipertahankan di masa mendatang,” terangnya.
Atin menjelaskan, beberapa langkah strategis yang telah diupayakan BPJS Kesehatan diantaranya adalah optimalisasi Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Pihaknya telah bekerjsama Agen PESIAR yang bertugas memetakan masyarakat di tingkat desa yang belum memiliki JKN. Selanjutnya, menyisir masyarakat rentan seperti masyarakat kurang mampu, stunting maupun ibu hamil yang belum terlindungi jaminan kesehatan.
“Penyisiran juga dilakukan pada masyarakat sektor formal yang belum didaftarkan oleh pemberi kerja dalam kepesertaan JKN. Hal ini selaras dengan upaya Pemda Kebumen untuk mendorong kepatuhan badan usaha. Agen PESIAR juga bertugas melakukan advokasi pentingnya JKN, dan juga registrasi peserta yang belum terdaftar JKN,” pungkasnya.
