Kebumen, Kebumen Pos — Ketua DPC PDI Perjuangan Kebumen Saiful Hadi menegaskan komitmennya untuk mematuhi sekaligus memperjuangkan 21 poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan.
Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi pedoman sikap dan langkah politik kader PDIP di daerah. Demikian disampaikan Saiful usai acara tasyakuran HUT PDIP ke 53 di Kantor DPC PDIP Kebumen, Minggu 18 Januari 2025.
Salah satu poin penting hasil Rakernas adalah sikap tegas PDIP menolak mekanisme pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, yang dilakukan melalui DPRD. PDIP tetap berpegang pada prinsip bahwa pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
“PDI Perjuangan konsisten memperjuangkan demokrasi langsung. Rakyat harus diberi hak penuh untuk menentukan pemimpinnya sendiri,” ujar Saiful.
Menurutnya, persoalan besarnya biaya pilkada tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak politik rakyat. Jika terdapat persoalan teknis dan anggaran dalam pelaksanaan pilkada langsung, hal tersebut dapat dibahas dan disempurnakan melalui regulasi tanpa harus mengubah sistem demokrasi.
Selain isu demokrasi, Rakernas PDIP juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Saiful menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan seluruh kader partai untuk merawat Ibu Pertiwi dan menjaga bumi agar tetap hijau serta lestari.
“PDIP menentang keras pembalakan liar dan illegal logging. Kerusakan alam hanya akan membawa bencana bagi rakyat, seperti yang telah terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera,” katanya.
Ia menegaskan, komitmen merawat lingkungan bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari ideologi dan perjuangan politik PDIP yang berpihak pada keberlanjutan hidup generasi mendatang.
Dalam konteks pemerintahan, PDIP menegaskan posisinya bukan sebagai partai oposisi, melainkan partai penyeimbang. Saiful menyatakan, PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jika kebijakan pemerintah baik dan pro-rakyat, tentu akan kami dukung. Namun jika merugikan masyarakat, PDIP tidak akan ragu untuk mengkritik bahkan menolak,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap tersebut merupakan wujud tanggung jawab politik PDIP dalam menjaga demokrasi, keadilan sosial, serta keberlanjutan bangsa dan negara. (Al)
