KEBUMEN, KebumenPos.com– Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen melakukan kunjungan monitoring ke SD Islam Al Hikmah Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Kamis (22/10/2026). Kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi terkait rencana bantuan revitalisasi sekolah sekaligus mengklarifikasi isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan permintaan proyek dan fee oleh pejabat dinas pendidikan.
Dalam kunjungan tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen diwakili Agus Hasan bersama Gatot Subroto. Keduanya berdialog dengan pihak sekolah untuk memperoleh informasi langsung mengenai perkembangan rencana bantuan revitalisasi yang akan diterima SD Islam Al Hikmah Adimulyo.
Agus Hasan menjelaskan bahwa kunjungan tersebut juga bertujuan mengklarifikasi sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Kabupaten Kebumen. Menurutnya, pihak Dewan Pendidikan telah memperoleh penjelasan langsung dari kepala sekolah sehingga mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan informasi yang sebenarnya.
“Kami mencoba mengklarifikasi isu-isu yang berkembang, khususnya di Kebumen. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah secara gamblang, sehingga kami mendapatkan gambaran yang benar mengenai informasi sesungguhnya,” ujar Agus.
Ia menambahkan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi Dewan Pendidikan untuk mengkaji dan menarik kesimpulan mengenai kebenaran informasi yang beredar.
Kepala SD Islam Al Hikmah Adimulyo, Siti Masruroh, menjelaskan bahwa sekolahnya masuk dalam rencana penerima bantuan revitalisasi. Namun, hingga kunjungan berlangsung, pihak sekolah belum memulai pembangunan karena masih menunggu penyelesaian administrasi dari pemerintah pusat.
Siti mengatakan, pihak sekolah telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta pada 15–18 Oktober 2026. Saat ini, sekolah masih menunggu penyelesaian dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) melalui sistem aplikasi yang digunakan dalam program tersebut.
“Untuk SD Islam Al Hikmah Adimulyo, alhamdulillah, saat ini baru rencana akan mendapatkan bantuan revitalisasi. Kami masih menunggu PKS dari pusat karena administrasinya masih berproses melalui aplikasi,” jelas Siti.
Ia menerangkan, sebelumnya pencairan dana dan pelaksanaan pembangunan direncanakan berlangsung pada awal Oktober. Namun, proses tersebut mengalami kendala administrasi yang menurutnya juga terjadi pada sekolah-sekolah lain di Indonesia. Siti menyebutkan, sempat terjadi perubahan pada nomor PKS yang sebelumnya sudah tercantum dalam sistem, kemudian tidak muncul kembali karena adanya perbaikan.
Karena dokumen kerja sama belum selesai dan dana belum cair, pihak sekolah memilih menunggu sebelum memulai pekerjaan fisik.
“Kalau PKS sudah ada, kemudian rekening diaktivasi, barulah kami bisa melaksanakan pembangunan. Saat ini kami masih menunggu karena dokumennya belum selesai dan dana belum cair,” katanya.
Siti menegaskan bahwa pihak sekolah tidak berani memulai pembangunan sebelum seluruh persyaratan administrasi terpenuhi dan dana bantuan tersedia. Menurutnya, arahan tersebut juga disampaikan saat pelaksanaan bimtek.
Ia menjelaskan, bantuan revitalisasi yang direncanakan diterima sekolah mengacu pada data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam melihat kebutuhan sekolah, termasuk kondisi sarana dan prasarana yang perlu mendapatkan penanganan.
Menanggapi isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan adanya pejabat dinas pendidikan yang meminta jatah proyek revitalisasi serta fee sebesar 1 persen, Siti Masruroh membantah adanya permintaan tersebut kepada pihak sekolah.
Ia menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada pihak dinas pendidikan yang menghubungi sekolah untuk meminta bagian proyek maupun sejumlah persentase dari bantuan yang direncanakan diterima.
“Tidak benar sama sekali. Tidak ada yang menghubungi kami bahwa dinas meminta sekian persen. Tidak ada dinas yang datang ke sini terkait permintaan tersebut,” tegas Siti.
Ia kembali menjelaskan bahwa bantuan revitalisasi tersebut diproses melalui mekanisme aplikasi berdasarkan data Dapodik, yang memuat informasi mengenai kondisi dan kebutuhan sekolah.
“Bantuan revitalisasi ini murni melalui mekanisme yang ada di aplikasi dan berdasarkan data Dapodik. Kebutuhan sekolah dilihat dari data tersebut, termasuk bagian mana yang perlu dibangun atau diperbaiki,” ujarnya.
Siti menegaskan kembali bahwa pihak sekolah tidak mengetahui adanya permintaan proyek maupun fee sebagaimana isu yang beredar di media sosial.
